www.narasiutama.id – Masalah pengangguran di Indonesia terus menjadi sorotan yang sangat penting. Baru-baru ini, anggota DPR RI, Nurhadi, mengungkapkan kekhawatirannya terkait meningkatnya jumlah pengangguran, terutama di kalangan generasi muda, di mana banyak di antara mereka adalah lulusan perguruan tinggi yang tidak mendapatkan pekerjaan.
Data terbaru menunjukkan bahwa meski pemerintah sering mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang positif, kenyataannya banyak rakyat yang masih kesulitan menemukan pekerjaan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa akuratnya narasi yang dibangun oleh pemerintah mengenai kondisi pasar kerja saat ini.
Nurhadi merujuk pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat peningkatan jumlah pengangguran dari 7,20 juta menjadi 7,28 juta orang. Dari angka tersebut, sekitar 65 persen ialah pemuda berusia 15–24 tahun, yang menunjukkan bahwa tantangan pekerjaan di Indonesia sangat mendesak dan perlu perhatian lebih.
Mengkaji Data Pengangguran dan Dampaknya pada Masyarakat
Situasi yang tertera dalam laporan juga disorot oleh media internasional, mencatat Indonesia sebagai salah satu negara dengan angka pengangguran tertinggi di kalangan generasi muda di Asia. Sekitar 16 persen dari 44 juta penduduk usia produktif muda di Indonesia tidak memiliki pekerjaan.
Hal ini berbanding jauh dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand, yang mencatat angka pengangguran di bawah 8 persen. Fenomena ini merupakan sinyal bahaya yang harus diwaspadai, terutama dalam konteks demografi yang seharusnya menjadi aset produktif bagi bangsa.
Nurhadi menyatakan bahwa persoalan ini bukan hanya sekedar angka statistik. Ini mencerminkan tantangan besar yang bisa berdampak sosial, di mana generasi muda risiko menjadi beban bukannya aset. Dia menekankan pentingnya penanganan yang tidak hanya bersifat permukaan.
Pentingnya Kebijakan Ketenagakerjaan yang Relevan
Politisi tersebut kemudian mengkritisi kurangnya kebijakan ketenagakerjaan yang terarah dan efektif. Menurutnya, program-program yang ada saat ini tidak mampu menjawab kebutuhan nyata pasar kerja yang terus berubah. Pelatihan yang digelar tidak berhubungan dengan apa yang dibutuhkan industri.
“Kementerian Ketenagakerjaan tampaknya hanya fokus pada pelatihan di kelas tanpa mengaitkan dengan kebutuhan industri,” ujarnya. Hal ini menyebabkan lulusan pelatihan sulit menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang sudah didapat.
Ia juga mengusulkan bahwa pemerintah seharusnya merancang strategi yang lebih progresif. Misalnya, dengan mendorong pendidikan vokasi yang lebih baik serta integrasi pelatihan dengan dunia usaha, agar lulusan dapat langsung diserap oleh pasar kerja.
Peluang dan Tantangan dalam Meningkatkan Keterampilan Tenaga Kerja
Lebih lanjut, Nurhadi menekankan bahwa pelatihan yang diberikan tidak boleh hanya berbentuk teori. Ada kebutuhan untuk menyiapkan skema dual track, di mana praktik di industri harus dipadukan dengan teori di sekolah. Ini penting dalam rangka menghadapi perubahan tren pekerjaan yang dinamis.
Tak kalah signifikan adalah tantangan yang dihadapi oleh pekerja di sektor informal, yang saat ini melebihi 58 persen dari total angkatan kerja nasional. Pekerja di sektor ini sering kali tidak mendapat perlindungan yang memadai.
Untuk itu, ia mendesak agar ada reformasi sistem jaminan sosial yang lebih adaptif dan inklusif. Pembangunan ketenagakerjaan tidak lagi bisa bersifat sektoral dan reaktif, melainkan harus terintegrasi dan bersifat antisipatif.
Peran DPR dalam Mengawasi Kebijakan Ketenagakerjaan
Nurhadi menambahkan bahwa DPR RI juga akan bertindak sebagai pengawas yang aktif dalam penganggaran dan evaluasi program ketenagakerjaan. Rencananya, mereka akan memanggil kementerian terkait untuk meninjau kembali efektivitas program kerja yang sudah ada.
Dia menegaskan bahwa arah kebijakan ketenagakerjaan harus berpihak kepada masyarakat pencari kerja, bukan hanya menguntungkan segelintir elite. Masalah ketenagakerjaan harus dipandang sebagai isu strategis yang berkaitan dengan martabat dan kesejahteraan bangsa.
Di akhir pernyataannya, Nurhadi menegaskan pentingnya menurunkan angka pengangguran sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem kerja yang bermartabat. Penciptaan lapangan kerja yang adil dan produktif adalah kunci untuk menghadapi tantangan masa depan.
