www.narasiutama.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar baru-baru ini mengangkat isu penting mengenai kesiapan infrastruktur untuk penerapan sistem pembayaran digital berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Sistem ini secara resmi diperkenalkan oleh pemerintah kota dalam tiga sektor layanan publik utama, yakni terminal, pasar tradisional, dan pembayaran air PDAM.
Pembukaan secara simbolis dilakukan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sebuah acara di Pasar Pusat Niaga Daya, Kecamatan Biringkanaya, pada tanggal 28 Juli lalu. Pengusungan inisiatif ini menandai langkah strategis pemerintah daerah guna mempercepat transformasi digital serta meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam transaksi publik.
Namun, salah satu anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Umiyati, mengingatkan bahwa keberhasilan penerapan sistem ini sangat bergantung pada kesiapan fasilitas penunjang yang ada di lapangan. Ia menekankan pentingnya ketersediaan perangkat yang memadai agar masyarakat dapat melakukan transaksi secara digital tanpa hambatan.
“Peralatan yang digunakan untuk transaksi QRIS harus memadai dan terintegrasi. Kita perlu memastikan semua yang terlibat sudah memiliki perangkat serta aplikasi yang memudahkan dalam transaksi,” tambahnya. Dengan begitu, masyarakat diharapkan dapat menggunakan layanan ini dengan nyaman dan efektif.
Umiyati memberikan contoh pentingnya penyesuaian ini terutama terkait juru parkir (jukir). Ia mempertanyakan apakah seluruh jukir di Makassar telah dilengkapi dengan gawai yang mendukung dan sistem yang sesuai untuk QRIS. Hal ini menjadi krusial agar layanan publik yang diberikan dapat berjalan lancar tanpa membingungkan masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa setiap jukir seharusnya dilengkapi dengan identitas yang mencantumkan barcode QRIS beserta lokasi mereka. Tujuannya agar masyarakat mengenali dengan jelas setiap juru parkir yang ada dan merasa aman dalam bertransaksi.
“Harapan kami di DPRD adalah pemerintah kota harus benar-benar mempersiapkan fasilitas yang diperlukan. Jangan sampai gagal hanya karena kurangnya dukungan alat dan infrastruktur,” pungkas Umiyati. Selain perangkat keras, Umiyati juga menekankan pentingnya kualitas layanan dan edukasi masyarakat mengenai sistem yang baru diterapkan.
Menurutnya, meskipun warga sudah cukup siap beradaptasi dengan teknologi, edukasi tentang penggunaan QRIS masih sangat diperlukan. Informasi semacam ini sebaiknya disampaikan secara jelas, misalnya melalui media sosial.
“Masyarakat kita sebenarnya cepat beradaptasi dengan perubahan. Cukup dengan informasi yang jelas dan dapat diakses, mereka akan bisa bertransisi dengan baik,” jelasnya. DPRD berharap pemkot lebih fokus pada kesiapan teknis dan operasional agar implementasi QRIS memberikan manfaat nyata bagi warga.
Komitmen Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik
Penerapan sistem non-tunai seperti QRIS merupakan langkah penting yang dinantikan untuk meningkatkan transparansi dan mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sistem ini diharapkan memberikan perlindungan kepada para juru parkir sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.
Umiyati menekankan bahwa transformasi dari sistem tunai ke digital bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga mengenai keadilan dan keamanan. Hal ini menjadi sangat penting supaya semua pihak yang terlibat dalam pelayanan publik mendapatkan perlindungan yang sama.
“Implementasi sistem digital akan mendukung perbaikan tata kelola pelayanan publik. Kami percaya langkah ini akan membawa dampak positif bagi seluruh sektor yang terlibat,” jelasnya. Transformasi ini juga diharapkan dapat secara konkret meningkatkan PAD kota.
“Kami sangat mendukung langkah Wali Kota Makassar dalam menerapkan QRIS. Kami ingin agar program ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang,” tambah Umiyati. Ini menunjukkan komitmen DPRD dalam mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Pentingnya Edukasi dan Adaptasi Masyarakat terhadap QRIS
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa digitalisasi bukan sekadar inovasi teknis, melainkan perubahan budaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia berkomitmen untuk memastikan sistem pembayaran yang efisien dan akuntabel ini diterapkan secara menyeluruh.
Penggunaan QRIS diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang ada, seperti risiko manipulasi laporan dan pendapatan. “Dengan sistem digital, semua transaksi akan tercatat otomatis dan tidak ada lagi celah untuk manipulasi angka,” klaim Munafri.
Dari sisi edukasi, Munafri juga menegaskan perhatian yang besar terhadap pentingnya peningkatan pengetahuan digital bagi masyarakat. “Ketika masyarakat lebih memahami teknologi, mereka akan dapat memanfaatkan transaksi digital secara maksimal,” ujarnya.
Penggunaan QRIS memfasilitasi transaksi lebih cepat dan bebas repot. Sebagai contoh, para pelaku UMKM juga akan mendapat keuntungan dari pencatatan laporan keuangan yang otomatis, sehingga lebih mudah dipantau dan dipertanggungjawabkan.
Menyongsong Era Digital dalam Layanan Publik
Di era digital saat ini, penting bagi setiap daerah untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kota Makassar dengan penerapan QRIS menunjukkan langkah maju dalam hal ini, meskipun bukan tanpa tantangan yang perlu dihadapi.
Persiapan infrastruktur yang solid menjadi kunci utama agar sistem ini efektif. Semua unsur yang terlibat, dari juru parkir hingga masyarakat umum, harus didukung dengan alat yang tepat untuk bertransaksi.
“Kami berharap para pengguna layanan dapat merasakan manfaat nyata dari penerapan QRIS. Pengalaman positif ini akan mendorong lebih banyak orang untuk beralih ke sistem digital,” harap Umiyati.
Transformasi ini tentunya membutuhkan waktu dan kolaborasi antara semua pihak yang berkepentingan. Dukungan dari pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat merupakan elemen kunci untuk mencapai kesuksesan dalam implementasi QRIS.
Dengan demikian, Pemerintah Kota Makassar diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap peluncuran. Namun, mereka harus berkomitmen untuk memastikan kesiapan teknis dan operasional agar sistem ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan nyata bagi semua warga kota.
