www.narasiutama.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini melakukan kunjungan kerja reses bersama Komisi XI DPR RI di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Dalam kegiatan ini, para peserta bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan setempat serta memahami lebih dalam berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah tersebut.
Melalui pertemuan ini, OJK berharap dapat mendorong kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk HIMBARA yang merupakan himpunan bank milik negara. Dengan kolaborasi ini, diharapkan sektor perbankan dapat lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa sekitar 85 persen pembiayaan UMKM berasal dari sektor perbankan. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran industri perbankan dalam memberikan dukungan kepada UMKM di seluruh Indonesia.
Penguatan peran OJK dalam mengatasi masalah akses pembiayaan diharapkan dapat menjawab tantangan yang selama ini dihadapi oleh pelaku UMKM. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kurangnya informasi yang seimbang antara penyedia dan penerima pembiayaan.
Ogi berpendapat bahwa perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas informasi yang tersedia agar para pelaku UMKM dapat lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan yang mereka butuhkan. Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam mendukung program lembaga jasa keuangan.
Pentingnya Sinergi antara OJK dan Komisi XI DPR RI
Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, menggarisbawahi pentingnya sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan akses pembiayaan. Kerjasama ini diharapkan mampu mengatasi berbagai hambatan struktural yang kerap menghambat inklusi keuangan bagi UMKM.
Hambatan seperti keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi keuangan merupakan masalah yang perlu ditangani secara mendalam. Selain itu, perlunya inovasi dalam produk keuangan yang lebih relevan bagi kondisi sosial ekonomi daerah juga menjadi sorotan utama.
Fauzi mencatat bahwa kolaborasi lintas sektor ini sangat krusial untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam perspektifnya, percepatan akses keuangan di daerah akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal dan kemandirian pelaku usaha.
Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan ekosistem keuangan di daerah dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan. Perhatian yang lebih besar terhadap akses keuangan untuk UMKM akan mendukung perkembangan industri dan peningkatan daya saing lokal.
Inisiatif OJK dalam Mendorong Pembiayaan UMKM
Moch Muchlasin, Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, menyatakan bahwa OJK terus berupaya mendorong program pembiayaan bagi UMKM. Beberapa inisiatif telah diluncurkan, seperti program PHINISI dan LayarKu yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan pelaku UMKM terhadap rentenir.
Program PHINISI bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan serta mengurangi ketergantungan pelaku usaha pada pinjaman yang berbunga tinggi. Sementara itu, program LayarKu fokus pada penyuluhan dan literasi keuangan untuk masyarakat di berbagai daerah.
Dengan program-program ini, diharapkan OJK dapat memperkuat peran lembaga jasa keuangan di daerah. Ini juga diharapkan mampu mewujudkan inklusi keuangan yang lebih baik serta memberikan pendidikan yang tepat kepada masyarakat.
Selain itu, dukungan dari Komisi XI DPR RI sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik dan menjadi contoh untuk sektor-sektor lainnya. Melalui kerjasama yang erat, tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan akan semakin dekat.
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
Dalam penutupan, Ogi Prastomiyono mengharapkan agar kolaborasi antara OJK dan DPR RI bisa terus berlanjut untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Harmonisnya kebijakan diharapkan dapat memperkuat sektor keuangan dan memberikan peluang lebih luas bagi pelaku UMKM.
Pentingnya komunikasi dan kerjasama antara lembaga pemerintah dan lembaga keuangan tak bisa diabaikan. Setiap langkah dalam memperbaiki infrastruktur keuangan akan berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
Masyarakat pun diharapkan lebih memahami pentingnya akses keuangan serta literasi keuangan. Dengan pemahaman yang baik, mereka akan lebih siap dalam mengambil keputusan finansial yang tepat.
Keberhasilan program-program ini bergantung pada keterlibatan semua pihak dalam menyediakan solusi yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Di masa depan, dengan dukungan yang solid, diharapkan ekonomi lokal akan tumbuh dan berkembang dengan lebih pesat.
