www.narasiutama.id – Aksi protes mahasiswa kembali mengguncang Kota Makassar, khususnya di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari Jumat, 15 Agustus, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulsel turut serta dalam demonstrasi menyoroti dugaan praktik curang dalam program pembangunan sarana Makanan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai kabupaten dan kota setempat.
Koordinator lapangan, Muh Rafli Tanda, menegaskan bahwa terdapat indikasi pelanggaran hukum yang mencolok. Mereka mengungkapkan bahwa hasil penelusuran memperlihatkan kerugian yang diderita para vendor mencapai Rp40 miliar, bersumber dari ketidakberesan dalam proyek tersebut.
Proses pendaftaran dan pembangunan dapur MBG telah dimulai sejak April 2025, namun persaingan antar vendor mengindikasikan ketidakadilan. Meskipun sekitar 40 bangunan fisik proyek telah hampir selesai, mayoritas vendor akhirnya dicoret tanpa penjelasan yang jelas.
Pihaknya mencemaskan bahwa keputusan untuk mencoret vendor yang memenuhi syarat hanya disampaikan melalui email tanpa ada verifikasi lapangan. Dengan kondisi seperti itu, Rafli percaya bahwa ada permainan di balik layar yang merugikan pihak yang terlibat secara sah.
“Kami menduga adanya manipulasi dalam pergantian vendor demi keuntungan tertentu. Praktik gratifikasi juga tak bisa diabaikan,” ungkapnya. Pernyataan tersebut menggambarkan suasa ketidakpuasan yang melanda para mahasiswa.
Dalam pernyataan sikap, Badko HMI Sulsel langsung mengecam segala indikasi penyalahgunaan wewenang serta korupsi yang melibatkan pihak-pihak tertentu dalam proyek MBG. Mereka mendesak agar Polda Sulsel segera melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap kasus ini.
Mahasiswa turut menuntut DPRD Sulsel untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan semua pihak yang terlibat, termasuk penanggung jawab MBG dan pihak SPPI. Hal ini penting untuk mengungkapkan kebenaran di balik proyek tersebut.
Dalam tuntutan selanjutnya, mereka meminta agar semua hasil pembangunan dari vendor yang sah diakui dan dibayar sesuai dengan tujuan awal tanpa adanya pengalihan yang ilegal. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk keadilan.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, merespons tuntutan tersebut dengan serius. Dia menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memanggil semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan proyek MBG ini.
Tindakan Protes Mahasiswa dan Implikasi Sosialnya
Protes oleh mahasiswa bukanlah hal yang baru, terutama di negeri ini. Namun, momentum ini membawa isu penting yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dalam konteks program MBG, keadilan dan transparansi menjadi kunci utama dalam pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan kesejahteraan publik.
Dampak dari ketidakberesan dalam proyek seperti ini bisa sangat merugikan, baik untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan maupun untuk reputasi lembaga pemerintahan. Ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dari aksi ini, mahasiswa berusaha menyalurkan suara mereka agar pemerintah lebih peka terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Sangat penting bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi demi mendorong terwujudnya tata kelola yang baik dalam anggaran pemerintah.
Masyarakat berharap agar masalah seperti ini menjadi perhatian serius dari pihak berwenang. Mereka ingin melihat tindakan nyata, bukan sekadar janji-janji kosong yang sering kali dilontarkan. Rapat dengar pendapat yang diselenggarakan DPRD dapat menjadi langkah awal menuju transparansi dan keadilan.
Pentingnya Transparansi dalam Proyek Publik
Salah satu kunci kesuksesan sebuah proyek publik terletak pada transparansi dalam pengelolaannya. Proyek MBG, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seharusnya dikelola dengan baik dan melibatkan semua stakeholder. Tanpa transparansi, ada kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Dalam kasus ini, pengungkapkan dugaan kesalahan dalam proyek ini adalah langkah penting untuk mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa depan. Tidak hanya melindungi kepentingan vendor, tetapi juga menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan layanan yang baik dan tepat sasaran.
Ketika ada dugaan praktik curang, langkah yang tepat adalah melakukan audit independen terhadap proyek tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar semua pihak dapat melihat kebenaran di balik situasi yang terjadi dan menjamin akuntabilitas.
Kesadaran akan pentingnya transparansi perlu terus ditingkatkan di kalangan masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, akan tercipta ekosistem yang sehat bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek publik.
Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Pemerintah
Mahasiswa, sebagai agen perubahan, memiliki peran sentral dalam membangun kesadaran akan pentingnya keadilan dalam pengelolaan proyek publik. Mereka tidak hanya harus menjadi pengawas, tetapi juga pendidik bagi masyarakat agar lebih kritis terhadap pengelolaan anggaran dan proyek.
Pemerintah juga diharapkan dapat merespons tuntutan masyarakat dengan baik. Ini termasuk tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengambil tindakan yang konkret atas aduan yang disampaikan oleh masyarakat. Kolaborasi antara mahasiswa dan pemerintah dapat menciptakan solusi yang saling menguntungkan.
Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan proyek juga menjadi langkah penting. Dengan meningkatkan keterlibatan publik, diharapkan akan ada kekuatan yang lebih besar untuk melawan praktik tidak etis dalam pengelolaan anggaran.
Di sinilah pentingnya dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Sebuah komunikasi yang konstruktif dapat menciptakan sinergi dan mengurangi ketegangan yang ada. Ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan.
