www.narasiutama.id – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih. Tujuan dari rapat ini adalah melakukan evaluasi terhadap program ekonomi tahun 2025 serta menyusun kebijakan untuk tahun 2026 guna mendorong pertumbuhan nasional lebih lanjut.
Pada kesempatan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan laporan mengenai program elektrifikasi desa. Ia mengungkapkan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik, suatu hal yang menjadi fokus perhatian pemerintah.
“Kami berkomitmen untuk membangun sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik, dengan target penyelesaian pada tahun 2029–2030. Saat ini, perhitungan anggaran sedang dilakukan, dan perubahan anggaran serta APBN 2026 direncanakan akan segera diratifikasi,” jelas Bahlil.
Mendorong Electrifikasi sebagai Prioritas Utama untuk Pembangunan Daerah
Dalam konteks program elektrifikasi, Bahlil menegaskan bahwa inisiatif ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk masyarakat kecil di pelosok. Presiden Prabowo memberi instruksi agar anggaran untuk program tersebut segera disiapkan agar proses bisa berjalan lancar.
“Ini adalah masalah yang sangat krusial bagi masyarakat kecil, sehingga tidak bisa hanya dilihat dari sisi ekonomis. Bapak Presiden menekankan pentingnya prioritas ini untuk kesejahteraan rakyat,” lanjut Bahlil.
Selain itu, rapat juga mengupayakan pengaturan subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah berencana mengimplementasikan sistem berbasis komunitas untuk mengendalikan kuota bahan bakar bersubsidi, seperti dalam penggunaan energi dari tenaga surya.
Strategi Lanjutan dalam Pengelolaan Energi dan Pangan
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga menyampaikan arahan khusus dari Presiden mengenai program pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy). Proses administrasi yang semula dijadwalkan enam bulan kini dipercepat menjadi tiga bulan agar proyek dapat selesai dalam waktu 18 bulan.
“Awalnya kami targetkan dua tahun, tetapi Presiden meminta agar bisa diselesaikan lebih cepat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk menuntaskan proyek ini dalam 18 bulan,” ucap Zulkifli.
Lebih lanjut, rapat juga menyentuh pengembangan program koperasi desa yang kini masih menunggu regulasi dari Kementerian Keuangan. Diharapkan peraturan tersebut bisa segera rampung dalam satu hingga dua minggu ke depan untuk mendukung program yang ada.
Program Penyaluran Bantuan Pangan Harus Dipercepat
Zulkifli juga melaporkan mengenai penyaluran bantuan pangan yang telah mencapai 360 ribu ton. Namun, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan target 1,3 juta ton dinilai masih berjalan lambat, mengingat distribusi harian rata-rata baru mencapai 6 ribu ton.
“Target kami adalah mencapai 30 ribu ton per hari agar distribusi bisa selesai dalam waktu 1–2 bulan. Jika pasar dibanjiri dengan SPHP, kami yakin gejolak harga dapat ditekan,” tegas Zulkifli.
Rapat kali ini menunjukkan pentingnya koordinasi antar kementerian untuk memastikan berbagai program berjalan efektif dan tepat waktu. Semua pihak diharapkan bekerja sama untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
