www.narasiutama.id – Persoalan drainase di Kota Makassar kini menjadi perhatian serius, khususnya bagi anggota DPRD setempat, Kasrudi. Menjelang musim hujan di tahun 2025, warga setempat mengungkapkan kekhawatiran terkait dampak yang mungkin timbul akibat saluran air yang tidak berfungsi dengan optimal.
Menurut Kasrudi, banyak wilayah di Kota Makassar masih menghadapi kendala seperti sedimentasi serta saluran yang tersumbat oleh sampah dan material bangunan. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa penanganan, resiko terjadinya banjir dan genangan air semakin tinggi.
“Menjelang musim hujan, masyarakat kerap meminta agar pemerintah kota segera melakukan perbaikan drainase. Itu adalah aspirasi utama yang kami terima dari warga,” ungkap Kasrudi dalam sebuah wawancara.
Pentingnya Penanganan Masalah Drainase Sebelum Musim Hujan
Lambatnya penanganan drainase, menurut Kasrudi, disebabkan oleh adanya tumpang tindih kewenangan antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan pihak kecamatan. Hal ini menciptakan kesulitan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam perbaikan.
“Kadang masalahnya ada pada wilayah drainase kecil yang dianggap tanggung jawab PU, padahal seharusnya kecamatan yang mengurus. Ini perlu diatasi dengan menetapkan siapa yang bertugas,” kata Kasrudi.
Dia juga mencatat bahwa banyak saluran air di kawasan perumahan padat yang mengalami penyempitan akibat pembangunan yang tidak sesuai regulasi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap aktivitas pembangunan perlu ditingkatkan.
Pembangunan yang Mengganggu Sistem Drainase Kota
Kasrudi sangat mengkhawatirkan kondisi di mana pembangunan perumahan dapat mengganggu drainase, sehingga memperburuk sistem aliran air. Untuk itu, ia menegaskan perlunya perhatian lebih agar tidak ada satu pun aliran yang terhambat.
“Kami mendesak Pemkot untuk melakukan normalisasi di titik-titik kritis. Jangan sampai aliran air tertutup oleh kegiatan pembangunan yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan bahwa infrastruktur dasar, seperti jalan dan saluran air, harus menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran daerah. Kualitas infrastruktur ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari.
Prioritas Anggaran untuk Infrastruktur Dasar
Kondisi jalan lingkungan di beberapa wilayah, khususnya Panakkukang dan Manggala, juga tidak luput dari perhatian. Menurut Kasrudi, jalan yang rusak parah bisa mengganggu mobilitas masyarakat dan memperparah aksesibilitas.
“Infrastruktur dasar harus menjadi fokus dalam APBD Pokok 2026. Kebutuhan ini sangat mendesak dan harus segera ditangani secara serius,” ujarnya.
Selain itu, Kasrudi menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang tepat untuk pekerjaan lapangan. Hal ini agar anggaran tidak hanya terserap dalam perencanaan tetapi dapat memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
“Kami akan terus kawal proses ini agar dana yang direncanakan benar-benar sampai ke masyarakat dan digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang diperlukan,” tambahnya.