www.narasiutama.id – Pemerintah Kabupaten Jeneponto menunjukkan langkah nyata untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bersih. Upaya ini tampak jelas ketika Pj. Sekretaris Daerah Jeneponto, Maskur, S.Ag, M.H., CGCAE, berpartisipasi dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kegiatan yang berlangsung di UNHAS Hotel & Convention, Makassar, ini melibatkan kerjasama dengan Universitas Hasanuddin dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan. Acara ini menjadi salah satu fokus strategis dalam meningkatkan integritas dan transparansi birokrasi di daerah.
Pada acara tersebut, tema yang diusung adalah “Pemetaan Bentuk Penyimpangan dan Upaya Perbaikan dalam Pencegahan Korupsi untuk Meningkatkan Integritas Penyelenggara Negara di Tingkat Daerah.” Hal ini menunjukan keseriusan Pemkab Jeneponto dalam menilai dan meningkatkan tingkat integritas di kalangan aparat birokrasi.
Peran Penting Focus Group Discussion dalam Peningkatan Integritas
FGD ini menjadi ajang penting bagi pemerintah daerah untuk memetakan risiko korupsi di lingkungan instansi pemerintah. Selain itu, forum ini mengundang masukan kualitatif terkait isu-isu integritas dan praktik antikorupsi yang layak diterapkan.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong perbaikan sistem pelayanan publik agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari diskusi ini, Pemkab Jeneponto bisa merancang aksi konkret dalam pencegahan korupsi.
Partisipasi Pj. Sekda Maskur dalam acara ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga antikorupsi. Ini menjadi simbol komitmen Pemkab Jeneponto untuk mendukung upaya tata kelola pemerintahan yang transparan.
Komitmen Pemkab Jeneponto dalam Membentuk Budaya Antikorupsi
Sikap terbuka Pemkab Jeneponto untuk menerima masukan dari berbagai pihak menjadi langkah strategis dalam memperkuat budaya antikorupsi. Pj. Sekda Maskur menyatakan, “Kehadiran kami dalam FGD ini merupakan bukti nyata komitmen kami untuk memperkuat integritas birokrasi.”
Dengan mengintegrasikan hasil survei ke dalam rencana kerja, Pemkab Jeneponto berupaya mendongkrak budaya antikorupsi ke seluruh lini birokrasi. Ini menciptakan pondasi yang kokoh bagi administrasi pemerintah yang bersih dan akuntabel.
Keberhasilan dari langkah-langkah yang diambil tidak hanya berfokus pada pencegahan korupsi, tetapi juga menjamin pelayanan publik yang berkualitas. Rencana aksi yang diusulkan nantinya akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Momentum Penting Menuju Birokrasi yang Profesional dan Berorientasi Pelayanan
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam membangun birokrasi yang profesional. Dengan mengedepankan pelayanan publik, Pemkab Jeneponto berusaha untuk menjamin kepuasan masyarakat secara menyeluruh.
Pemkab juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam setiap aspek tata kelola. Inisiatif-inisiatif tersebut sejalan dengan semangat Jeneponto Bahagia, yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
Partisipasi aktif segenap unsur di pemkab dalam kegiatan ini menjadi sinyal positif bahwa kebersihan dalam administrasi akan terus diperjuangkan. Masa depan birokrasi yang bersih merupakan harapan setiap warga untuk pengelolaan sumber daya yang lebih baik.