www.narasiutama.id – Aplikasi layanan pengaduan masyarakat di Kota Makassar, yang dikenal dengan nama Lontara, telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam partisipasi publik sejak diluncurkan. Dengan semakin banyaknya warga yang berinteraksi melalui aplikasi ini, hal ini menandakan bahwa masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan dan layanan publik di sekitar mereka.
Hingga bulan Desember 2025, aplikasi ini telah diunduh lebih dari 42.000 kali. Kecamatan Manggala menjadi wilayah yang paling banyak menggunakan aplikasi tersebut, menunjukkan keterlibatan aktif warga dalam memberikan feedback kepada pemerintah.
Data menunjukkan bahwa Kelurahan Manggala memiliki registrasi terbanyak dengan 878 pengguna. Hal ini diikuti oleh Kecamatan Tamalate dan Rappocini yang juga menunjukkan minat besar terhadap aplikasi tersebut, sedangkan wilayah Kepulauan Sangkarrang mencatat pengguna terendah.
Peningkatan Partisipasi Warga Melalui Aplikasi Digital
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, menjelaskan bahwa tingginya partisipasi warga Manggala mencerminkan penerimaan yang baik terhadap sistem pengaduan berbasis digital. Ini juga menunjukkan bahwa warga semakin memahami pentingnya saluran komunikasi dengan pemerintah untuk menyampaikan keluhan dan harapan mereka.
Sejak diluncurkan, aplikasi Lontara telah menerima lebih dari 2.000 pengaduan dari berbagai sektor. Tiga kategori pengaduan terbanyak adalah mengenai lampu jalan, persampahan, dan drainase, yang tentunya menjadi fokus perhatian pemerintah untuk ditangani lebih lanjut.
Roem juga mengapresiasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang cepat dalam merespons setiap aduan. Rata-rata waktu tanggap untuk pengaduan tentang lampu jalan hanya dua menit, dan penyelesaiannya tidak lebih dari tiga hari, menandakan efektivitas sistem yang ada.
Fungsi dan Manfaat Lontara bagi Masyarakat
Salah satu keunggulan dari aplikasi ini adalah kecepatan distribusi laporan. Dalam banyak kasus, distribusi aduan ke OPD bisa dilakukan dalam waktu di bawah lima menit. Hal ini jelas mempermudah pengelolaan aduan dan membantu pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih tepat waktu.
Lontara tidak hanya berfungsi untuk pengaduan layanan publik, tetapi juga terhubung dengan Inspektorat Kota Makassar untuk menerima laporan tentang pungutan liar dan indikasi korupsi. Sistem ini memberikan rasa aman bagi warga untuk melaporkan masalah tersebut secara rahasia dan dilindungi oleh hukum.
Roem menyatakan bahwa pihaknya berencana untuk memperluas edukasi terkait penggunaan aplikasi Lontara ke tingkat RT/RW setelah pelantikan perangkat wilayah. Tujuannya adalah agar seluruh lapisan masyarakat memahami cara memanfaatkan aplikasi ini.
Menuju Masyarakat yang Lebih Proaktif dalam Pengawasan
Peningkatan keterlibatan masyarakat melalui aplikasi ini menunjukkan bahwa warga tidak hanya ingin menerima layanan, tetapi juga aktif terlibat dalam pengawasan lingkungan sekitar mereka. Hal ini penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Warga yang aktif menyampaikan keluhan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi masalah secara tepat dan cepat. Dengan begitu, program-program perbaikan dapat dilakukan dengan lebih efisien sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Melalui aplikasi Lontara, diharapkan masyarakat semakin sadar untuk menggunakan hak mereka sebagai warga negara untuk berperan aktif dalam pembangunan dan pengawasan layanan publik. Ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik.
Pentingnya Edukasi dan Sosialisasi Aplikasi Lontara
Pemerintah Kota Makassar menyadari bahwa aplikasi ini tidak akan optimal jika tidak diimbangi dengan edukasi dan sosialisasi yang efektif. Oleh karena itu, rencana untuk melibatkan RT/RW sangat penting agar informasi mengenai aplikasi dapat tersebar dengan lebih luas.
Edukasi juga akan membantu masyarakat memahami fungsi dan manfaat yang ditawarkan oleh aplikasi Lontara. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan semua warga bisa memanfaatkan fitur pengaduan untuk mempercepat proses perbaikan layanan publik.
Sosialisasi di tingkat RT/RW juga dapat menciptakan komunitas yang lebih peduli terhadap kondisi sekitar. Masyarakat akan lebih proaktif dalam mengangkat masalah yang ada, sehingga pemerintah dapat lebih cepat mengambil tindakan yang diperlukan untuk menanganinya.