www.narasiutama.id – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia baru saja mengumumkan nama-nama calon anggota Ombudsman Republik Indonesia untuk periode 2026–2031. Proses ini merupakan bagian dari langkah menyeleksi sembilan nama yang akan berfungsi sebagai pengawas pelayanan publik di tanah air.
Pengumuman ini merupakan tindak lanjut dari Surat Presiden yang menyatakan kebutuhan untuk menghadirkan individu-individu berkualitas dalam lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam pelayanan publik. Pengawasan tersebut menjadi sangat penting, terutama di era digital saat ini.
Pemerintah melalui DPR berupaya menciptakan lembaga yang responsif dan efisien. Mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi, dibutuhkan orang-orang berpengalaman untuk mengisi jabatan-jabatan strategis dalam Ombudsman RI.
Proses Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia
Berdasarkan informasi resmi, DPR memiliki hak untuk memilih sembilan orang yang akan menduduki posisi utama di Ombudsman. Proses ini telah diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tugas dan wewenang lembaga tersebut, sehingga semua tahapan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada hari Senin mendatang, Komisi II akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk para calon. Kegiatan ini penting untuk menilai kapabilitas dan kredibilitas para calon anggota, sehingga diharapkan akan terpilih individu yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai pengawas.
Daftar nama-nama yang dinyatakan sebagai calon ini mencakup beragam latar belakang, baik dari kalangan pemerintahan, akademisi, maupun aktivis. Hal ini menunjukkan komitmen DPR untuk menjaring orang-orang yang tidak hanya berpengalaman tetapi juga memiliki perspektif yang luas.
Profil Beberapa Calon Anggota Ombudsman yang Menonjol
Salah satu nama yang muncul dalam daftar adalah Faisal Amir, seorang aktivis asal Sulawesi Selatan. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam dunia aktivisme, ia dikenal karena pengabdiannya dalam isu-isu terkait demokrasi dan hak asasi manusia.
Pengalamannya sebagai Ketua KPU Sulsel membawa banyak pembelajaran, terutama saat menyelenggarakan Pemilu 2019 dan Pilkada Serentak 2020 di tengah situasi pandemi. Hal ini menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dan berinovasi di situasi yang sulit.
Faisal juga memiliki rekam jejak yang kuat dalam memperjuangkan pendidikan pemilih dan sosialisasi masyarakat. Dengan pengalamannya yang luas, ia diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi Ombudsman RI.
Daftar Lengkap Nama-nama Calon Anggota Ombudsman RI
Seluruh calon anggota yang akan mengikuti tahap uji kelayakan memiliki ragam latar belakang dan keahlian. Di antaranya terdiri dari PNS, aktivis LSM, advokat, dan akademisi yang masing-masing memiliki pengalaman dan kapabilitas tersendiri.
- Abdul Ghoffar (PNS)
- AH Maftuchan (Praktisi LSM)
- Asnifriyanti Damanik (Advokat)
- Dian Rubianty (Kepala Perwakilan ORI)
- Faisal Amir (Pegiat LSM)
- Fikri Yasin (Tenaga Ahli MPR RI)
- Hery Susanto (Anggota ORI 2021-2026)
- I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan (Jaksa)
- Maneger Nasution (Akademisi)
- Muhammad Nur Khoirun (Pegiat HAM)
- Nazir Salim Manik (Akademisi)
- Nuzran Joher (Profesional Swasta)
- Partono (Peneliti)
- Radian Syam (Akademisi)
- Rahmadi Indra Tektona (Akademisi)
- Robertus Na Endi Jaweng (Anggota ORI 2021-2026)
- Syafrida Rachmawati Rasahan (Tenaga Ahli DPR RI)
- Wahidah Suaib (Pegiat Pemilu)
Dengan banyaknya calon yang berkompeten, diharapkan Ombudsman RI ke depan dapat berfungsi secara efektif dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan yang baik pada pelayanan publik merupakan langkah penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Proses selanjutnya akan menentukan siapa saja yang terpilih untuk mengemban tanggung jawab ini. Seluruh masyarakat berharap agar seleksi ini dapat berlangsung dengan baik dan transparan, serta menghasilkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif.
Sebagai lembaga pengawas, Ombudsman diharapkan dapat memberikan saran dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait pelayanan publik. Hal ini akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.