www.narasiutama.id – Sejumlah mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Takalar menggelar demonstrasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Pattallassang pada Kamis, 31 Juli. Aksi ini terpaksa menutup akses jalan dari arah selatan ke utara, menarik perhatian banyak pengguna jalan dan masyarakat sekitar.
Aksi padu ini berawal dari dugaan adanya pungutan liar dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM). Massa berpendapat, praktik tidak etis ini dilakukan oleh oknum anggota Satlantas Polres Takalar yang merugikan pemohon SIM secara langsung.
Selama demonstrasi berlangsung, suasana sempat memanas saat para demonstran berusaha menghentikan kendaraan truk yang melintas. Namun, pihak kepolisian yang berjaga di lokasi segera menghalau dan mengatur lalu lintas untuk menghindari kemacetan lebih lanjut.
Aksi Mahasiswa dan Dampaknya terhadap Masyarakat
Koordinator lapangan aksi, Fatur, menegaskan bahwa terdapat praktik pungli dalam pengurusan SIM C. Pemohon dikabarkan diminta membayar hingga Rp400 ribu, sedangkan biaya resminya hanya sekitar Rp250 ribu.
Dari investigasi yang dilakukan, para mahasiswa tidak mendapat kesepakatan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, sehingga frustrasi semakin meningkat. “Kemarin teman-teman melakukan investigasi di bagian SIM namun tidak diberikan ruang untuk koordinasi hal ini,” ujar Fatur kepada wartawan.
Dari situasi ini, Fatur dan rekan-rekannya mendesak Kapolres Takalar, AKBP Supriadi Rahman, untuk mengambil tindakan tegas. Mereka ingin melihat Kasat Lantas AKP Malik Karana dicopot dari jabatannya karena dianggap gagal menangani masalah pungli tersebut.
Pungutan Liar dan Penegakan Hukum
Dugaan pungutan liar dalam proses pengurusan penggunaan SIM menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Konyolnya, praktik ini terjadi di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan integritas di dalam layanan publik.
Fatur menegaskan bahwa tindakan pungli tersebut adalah kejahatan yang harus diusut tuntas. “Ini kejahatan, tugasnya sudah keluar dari koridor yang seharusnya,” tegasnya dengan nada bersemangat.
Saat ditanyakan mengenai tudingan pungli tersebut, Kasat Lalu AKP Malik Karana hanya memberikan jawaban singkat. “Iya, saya sementara vicon,” ungkapnya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai situasi yang sedang terjadi.
Pentingnya Transparansi dalam Pengurusan Layanan Publik
Kasus seperti ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan transparansi dalam semua aspek layanan publik. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang adil dan tanpa adanya pungutan liar yang merugikan.
Investigasi yang dilakukan oleh mahasiswa menjadi contoh penting bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan layanan publik patut dicontoh. Dengan adanya aksi tersebut, diharapkan pihak berwenang lebih memperhatikan laporan terkait praktik tidak etis.
Transparansi dalam proses pengurusan SIM juga penting untuk membangun kepercayaan publik. Jika masalah ini dibiarkan, maka akan ada lebih banyak kasus serupa yang terjadi di masa mendatang, yang tentunya dapat merusak citra institusi penegak hukum.