www.narasiutama.id – Perum Bulog Kanwil Sulselbar mengambil langkah tegas untuk meningkatkan penyerapan beras lokal, berencana menyerap tambahan 100 ribu ton beras pada musim panen gadu yang berlangsung antara Agustus hingga Oktober 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan pasokan beras tetap terjaga di masyarakat.
Pemimpin Wilayah Bulog Sulselbar, Fahrurozi, menekankan bahwa semua persiapan, mulai dari anggaran hingga sumber daya manusia, sudah disiapkan untuk mengoptimalkan penyerapan ini. Fokus utama dari penyerapan ini adalah produksi petani yang akan dipanen dalam waktu dekat.
“Dengan tambahan penyerapan ini, kami berharap pasokan beras di pasar akan tetap terjaga dan stabil,” ungkap Fahrurozi. Ia juga menunjukkan komitmen Bulog untuk meningkatkan distribusi beras hingga ke tingkat kecamatan dengan dukungan dari TNI dan Polri.
Saat ini, Bulog memiliki stok beras sebanyak 505 ribu ton, yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 50 bulan ke depan. Namun, Fahrurozi memperingatkan bahwa kualitas beras dapat menurun jika disimpan terlalu lama tanpa perawatan yang optimal.
“Menjaga kualitas beras sangat penting, karena setelah enam bulan penyimpanan, kualitasnya sudah mulai menurun,” jelasnya. Oleh karena itu, perawatan yang baik dalam penyimpanan menjadi salah satu prioritas utama.
Selain itu, Bulog juga terlibat aktif dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Proses distribusi program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dilaksanakan sesuai dengan standar yang ketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan.
“Kami hanya menyediakan produk dan armada untuk distribusi, sementara titik distribusi akan ditentukan oleh pemerintah daerah,” tegas Fahrurozi. Dengan cara ini, Bulog berusaha untuk memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan akses ke beras yang mereka butuhkan.
Untuk persyaratan penyaluran beras SPHP, para pedagang harus memenuhi sejumlah ketentuan, termasuk proses verifikasi oleh dinas terkait dan Satgas Pangan serta penandatanganan pakta integritas. Terdapat juga ketentuan harga maksimum yang tidak boleh dilanggar oleh para pedagang.
Fahrurozi juga mengingatkan bahwa pedagang dilarang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) serta tidak boleh menjual lebih dari dua kemasan beras per pembeli. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi dan denda sesuai regulasi yang berlaku.
Seiring meningkatnya permintaan, Fahrurozi mengakui bahwa harga beras juga mengalami kenaikan. Ia menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi harga beras, termasuk isu suplai dari para produsen dan tantangan dalam distribusi program SPHP.
Faktor utama penyebab kenaikan harga beras yang diidentifikasi adalah berakhirnya masa panen raya, yang menyebabkan pasokan beras di pasar berkurang. Hal ini terjadi sementara permintaan beras masih tetap tinggi, sehingga berdampak pada kestabilan harga.
“Kami optimis bahwa panen raya berikutnya akan berlangsung antara Agustus sampai September, di mana saat itu diharapkan harga beras bisa kembali stabil,” papar Fahrurozi. Mengantisipasi situasi ini sangat penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Fahrurozi juga menyoroti isu negatif yang muncul di kalangan produsen. Beberapa produsen merasa khawatir untuk mendistribusikan beras ke ritel modern karena adanya salah persepsi yang beredar di masyarakat.
“Ketakutan ini membuat mereka enggan untuk memasok beras ke ritel, yang selanjutnya mengganggu pasokan barang di pasar,” ungkapnya. Menciptakan rasa aman bagi para produsen sangatlah krusial dalam menjaga kelancaran distribusi beras.
Faktor berikutnya adalah kurang optimalnya penyaluran beras SPHP, di mana distribusi masih belum merata di seluruh kecamatan dan desa. Hal ini menjadi perhatian Bulog untuk memperluas jangkauan distribusi agar semua lapisan masyarakat dapat menjangkau beras dengan harga terjangkau.
Untuk itu, Bulog menggali kerjasama dengan berbagai instansi, termasuk Kodam dan Polda, untuk memperluas jaringan distribusi melalui Polres, Polsek, hingga Kodim. Ini menjadi bagian dari strategi Bulog agar program SPHP lebih mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.
Faktor terakhir yang memengaruhi distribusi beras adalah keterbatasan jalur penyaluran SPHP. Sesuai dengan petunjuk badan pangan, distribusi harus dilakukan melalui pedagang yang sudah terverifikasi dan ditetapkan secara resmi oleh dinas dan Satgas Pangan.
Peran Strategis Bulog dalam Mengendalikan Harga Pangan
Perum Bulog memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan harga pangan melalui berbagai program. Di tengah tantangan yang ada, upaya Bulog untuk menyerap surplus beras lokal patut mendapatkan pengakuan.
Pihak Bulog terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi terkait tantangan dalam distribusi. Kerjasama ini bertujuan agar program SPHP dapat berjalan dengan efektif, memberikan manfaat lebih bagi masyarakat.
Upaya Bulog dalam mengamankan pasokan beras tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas. Pendidikan kepada petani dalam hal penyimpanan dan pengolahan beras menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ketahanan pangan secara keseluruhan.
Inisiatif Pemerintah dalam Penanganan Kenaikan Harga Beras
Pemerintah juga tidak tinggal diam dalam menangani permasalahan terkait dengan kenaikan harga beras. Serangkaian kebijakan dikeluarkan untuk menjamin pasokan dan mengatur harga di pasaran.
Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan dapat meminimalisir dampak inflasi yang dapat mengganggu daya beli masyarakat. Kebijakan ini mencakup pengawasan harga dan penyaluran beras bersubsidi untuk kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Ketidakpastian cuaca dan faktor eksternal lainnya juga menjadi perhatian pemerintah dalam mengatur stok beras. Pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi kelangkaan yang dapat menyebabkan lonjakan harga lebih lanjut.
Keterlibatan Komunitas dalam Menjaga Ketersediaan Beras
Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketersediaan pangan tidak bisa diabaikan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, Bulog, dan masyarakat akan menghasilkan solusi yang lebih efektif dan menyeluruh.
Melibatkan masyarakat dalam program distribusi dan pengawasan harga beras menjadi langkah penting untuk menciptakan kesadaran kolektif. Diskusi terbuka dan forum komunitas dapat menjadi media yang baik untuk menjembatani komunikasi antara semua pihak.
Dengan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan informasi tentang harga dan ketersediaan beras dapat lebih cepat disampaikan dan direspons. Hal ini akan mengurangi risiko terjadinya spekulasi harga yang merugikan konsumen.
