www.narasiutama.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, menunjukkan komitmennya untuk berjuang demi kebutuhan dasar masyarakat pesisir dan kepulauan. Dalam sebuah pertemuan dengan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, di Balai Kota Makassar, ia menyampaikan pentingnya perhatian pemerintah terhadap daerah tersebut.
Pertemuan yang berlangsung pada tanggal 28 Agustus mengundang berbagai pihak, termasuk jajaran MPR, staf khusus, dan ahli, serta Sekretaris Daerah Kota Makassar, Zulkifly Nanda dan Kepala DLH Makassar, Helmy Budiman. Diskusi ini berfokus pada isu-isu mendesak terkait infrastruktur dan pengelolaan sampah di wilayah kepulauan yang masih menjadi PR besar bagi pemerintah kota.
Appi tidak ragu dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dari delapan pulau berpenghuni di Makassar, yang memiliki populasi sekitar 12 ribu jiwa. Dalam paparannya, ia menyoroti permasalahan mendasar seperti minimnya akses listrik, keterbatasan dermaga, dan perlunya pendidikan yang layak bagi anak-anak di pulau-pulau tersebut.
“Kondisi listrik di pulau-pulau kami masih jauh dari kata memadai, sementara dermaga sangat diperlukan untuk mendukung mobilitas dan ekonomi warga. Selain itu, kehadiran Sekolah Rakyat akan menjadi solusi agar anak-anak di daerah ini tidak putus sekolah,” ungkapnya di hadapan Eddy Soeparno.
Ia juga mengusulkan agar salah satu pulau dijadikan sebagai pusat pendidikan terpadu yang mencakup semua jenjang dari SD hingga SMA. Pusat tersebut diharapkan dilengkapi dengan tenaga pendidik yang berkualitas, layanan kesehatan, serta insentif bagi tenaga kerja yang bersedia bertugas di wilayah kepulauan.
Pentingnya Infrastruktur untuk Pembangunan Wilayah Pesisir dan Kepulauan
Infrastruktur merupakan salah satu kunci untuk memajukan daerah pesisir dan kepulauan. Menurut Appi, pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini juga berdampak langsung pada perekonomian lokal yang masih terpuruk.
Dermaga yang memadai sangat penting untuk mendukung mobilitas penduduk antar pulau. Ketidakcukupan fasilitas ini menyebabkan keterputusan akses terhadap berbagai layanan penting, sehingga masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Selain itu, masalah akses listrik menjadi sorotan utama. Masyarakat pesisir sering kali harus bergantung pada sumber energi alternatif yang tidak stabil, yang berdampak pada kualitas hidup sehari-hari. Dalam jangka panjang, pemenuhan kebutuhan listrik ini harus menjadi prioritas pemerintah.
Akses pendidikan yang layak juga menjadi isu krusial. Sekolah Rakyat yang diusulkan oleh Appi diharapkan dapat menjawab tantangan pendidikan di wilayah kepulauan. Dengan hadirnya lembaga pendidikan yang memadai, diharapkan anak-anak akan lebih berpeluang untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Tantangan Pengelolaan Sampah di Makassar
Masalah persampahan merupakan isu serius yang dihadapi oleh Pemkot Makassar. TPA Antang, yang merupakan tempat pembuangan akhir, sudah mencapai ketinggian 16-17 meter dan menyimpan sampah selama beberapa dekade. Hal ini tentu memicu risiko pencemaran lingkungan yang lebih besar jika tidak ada penanganan yang efektif.
“Dampak negatif dari pengelolaan sampah yang tidak tepat bisa sangat berbahaya, termasuk risiko ledakan gas metana. Oleh karena itu, kami sedang mencari teknologi pengelolaan yang lebih canggih untuk menyelesaikan persoalan ini,” jelas Appi saat menjelaskan kondisi TPA saat ini.
Pemkot Makassar kini berfokus pada pengelolaan sampah berbasis sumber, dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam memilah sampah. Apalagi dengan adanya optimalisasi TPS 3R dan bank sampah, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam pengelolaan limbahnya.
Appi juga mengusulkan keterlibatan SKPD dan partai politik untuk membantu membina warga di tingkat RT, agar budaya pilah sampah dapat lebih mudah terbentuk. Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA.
Harapan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL)
Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) menjadi harapan besar bagi Pemkot Makassar. Dengan teknologi ini, diharapkan sampah bisa diolah menjadi energi, yang pada akhirnya mengurangi beban TPA. Sejumlah perusahaan telah menunjukkan minat untuk berkolaborasi dalam proyek ini.
“Kami telah memulai penjajakan kerja sama dengan beberapa perusahaan. PSEL diharapkan bisa segera terealisasi sehingga tidak hanya mengolah sampah, tetapi juga menghasilkan listrik,” kata Appi. Ia menegaskan bahwa ini adalah solusi yang saling menguntungkan untuk masalah sampah dan kebutuhan energi.
Dengan mengoptimalkan energi dari sampah, diharapkan hanya residu yang perlu dibuang ke TPA. Ini merupakan langkah inovatif yang perlu didorong untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan memanfaatkan sumber daya secara optimal.
Pemkot Makassar berkomitmen untuk menjalin kerjasama yang kuat antara pusat dan daerah dalam menyelesaikan masalah mendesak ini. Dengan sinergi yang baik, diharapkan Makassar dapat segera menyelesaikan isu sampah dan infrastruktur yang tertinggal.
Menanggapi hal tersebut, Eddy Soeparno menjelaskan bahwa pemerintah pusat siap membantu daerah dalam pengelolaan sampah. Ia menegaskan bahwa pembangunan incinerator di berbagai daerah merupakan bagian dari skema nasional yang tengah dirancang untuk memenuhi kebutuhan energi dan membatasi beban TPA yang sudah penuh.
“Langkah ini tidak hanya untuk mengatasi masalah sampah, tetapi juga sebagai upaya dalam menciptakan energi terbarukan. Tentunya, semua aspek perlu mendapatkan perhatian serius untuk menjamin kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya.
