www.narasiutama.id – Bupati Jeneponto, Paris Yasir, baru-baru ini mendapatkan penghargaan bergengsi yang menunjukkan dedikasinya dalam mengimplementasikan skema Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (Ecological Fiscal Transfer/EFT). Penghargaan ini disampaikan dalam acara Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI yang berlangsung di Jakarta pada 4–7 Agustus 2025.
Pencapaian ini menjadi simbol dari komitmen Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam mendorong kebijakan fiskal yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam kesempatan ini, Fitria Muslih, Direktur Pattiro, menekankan pentingnya penguatan kebijakan ini di tingkat nasional agar dapat terintegrasi dalam semua aspek kebijakan publik.
Dalam laporan yang disampaikan, Fitria mencatat bahwa sebanyak 46 pemerintah daerah di Indonesia telah mengadopsi pendekatan pendanaan ekologis, berkat dukungan dari masyarakat sipil. Meskipun jumlahnya masih terbilang sedikit, pencapaian ini memberikan dasar yang kuat untuk mendukung kontribusi nasional Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim pada tahun 2030.
Pentingnya Pendanaan Berbasis Ekologi dalam Kebijakan Publik Kabupaten
Ecological Fiscal Transfer merupakan alat kebijakan strategis yang bertujuan memperkuat upaya pelestarian lingkungan. Fitria Muslih menjelaskan bahwa penguatan skema ini diharapkan dapat lebih mengintegrasikan kepentingan ekologis dalam kebijakan pemerintah daerah.
Dalam Konferensi Nasional yang dihadiri banyak tokoh penting, tema yang diusung adalah “Menapak Paradigma Baru: Inovasi dan Integritas untuk Pendanaan Hijau yang Transformatif.” Tema ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan lingkungan yang lebih baik.
Hadir dalam acara tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kalimantan Utara, dan berbagai kepala daerah lainnya memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan terhadap upaya pendanaan ekologis. Kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Peran Bupati Jeneponto dalam Kebijakan Lingkungan yang Berkelanjutan
Bupati Jeneponto, Paris Yasir, dalam sambutannya menegaskan bahwa penghargaan yang diterima bukan hanya sekadar sebuah prestisius, tetapi juga menjadi pengingat untuk terus berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan. Dia menyatakan pentingnya merancang kebijakan yang memperhatikan keadilan ekologis.
Dia berharap, dengan adanya penghargaan ini, akan semakin banyak daerah yang terinspirasi untuk menerapkan kebijakan serupa dalam mendukung kelestarian lingkungan. Kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan menjadi fokus utama dalam setiap langkah yang diambil pemerintah daerah.
Konferensi ini menyediakan ruang untuk diskusi dan sinergi antara para pemangku kepentingan. Ini menjadi kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah dan masyarakat sipil untuk berkolaborasi demi membangun tata kelola yang lebih baik.
Menjadi Tangguh dalam Menghadapi Krisis Iklim di Masa Depan
Pentingnya kolaborasi di antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi tuntutan yang semakin mendesak. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin kuat fondasi yang dibangun untuk menghadapi tantangan krisis iklim di masa mendatang.
Hasil dari konferensi ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang konkret bagi kebijakan nasional terkait perubahan iklim. Hal ini akan memperkuat upaya-upaya yang dilakukan daerah dalam menerapkan pendekatan yang berkelanjutan.
Selain itu, kesadaran akan pentingnya pendidikan lingkungan menjadi sangat krusial. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang memadai mengenai perubahan iklim serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari mereka.
Langkah-Langkah Strategis Menuju Kebijakan yang Berkelanjutan
Upaya pemerintah daerah dalam mengadopsi skema EFT merupakan langkah awal yang positif. Secara bertahap, diharapkan akan muncul kebijakan yang lebih responsif terhadap isu-isu lingkungan yang ada.
Penguatan jejaring antar daerah yang telah menerapkan EFT diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain. Melalui pertukaran pengalaman dan pengetahuan, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
Implementasi kebijakan yang berbasis pada prinsip keadilan sosial dan ekologis harus menjadi landasan utama setiap daerah. Ini akan memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat luas.
