www.narasiutama.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja mengumumkan aturan terbaru yang mengatur sektor keuangan digital dan aset kripto. Langkah ini diambil untuk memperkuat tata kelola dan integritas dari para penyelenggara yang bergerak dalam bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.
Peraturan OJK ini khususnya berfokus pada penerapan Peraturan OJK (POJK) Nomor 16 Tahun 2025. Aturan tersebut dirancang untuk mengatur penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama di sektor ini, yang akan mulai diberlakukan pada 1 Oktober 2025.
M Ismail Riyadi, Pelaksana tugas Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, menekankan pentingnya langkah ini dalam menjawab lonjakan pesat dalam teknologi informasi. Ia menambahkan, penertiban ini sangat krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan digital.
Menurut Ismail, penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan kredibilitas penyelenggara dalam industri. Ini mencakup kemampuan manajerial serta integritas para pengelola, yang dianggap vital dalam menjaga stabilitas sektor ini.
Jika ada pelanggaran atau ketidakpatuhan, hal ini dapat berdampak negatif pada stabilitas dan kepercayaan publik. Sehingga, kepatuhan terhadap peraturan ini menjadi syarat yang tidak bisa diabaikan dalam industri keuangan digital.
Pentingnya Tata Kelola dalam Sektor Keuangan Digital
Tata kelola yang baik menjadi dasar dari setiap organisasi, terutama dalam sektor keuangan yang kental dengan risiko. Kualitas manajemen dan integritas pengelola tidak hanya berpengaruh pada performa internal perusahaan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap seluruh industri.
Penerapan prinsip kehati-hatian sangat diperlukan dalam pelaksanaan aktivitas keuangan digital dan kripto. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang melindungi konsumen dari berbagai potensi risiko yang mungkin muncul akibat pengelolaan yang tidak bertanggung jawab.
Satu hal yang perlu diperhatikan adalah penilaian kemapuan dan kepatutan (PKK) yang kini menjadi kewajiban. Penilaian ini akan membantu memastikan bahwa pemegang kekuasaan dalam perusahaan memenuhi kriteria tertentu terkait integritas dan kompetensi.
Disamping itu, penilaian ulang juga akan dilakukan jika terdapat indikasi masalah yang menyangkut integritas atau reputasi. Hal ini diharapkan dapat mencegah penyelenggara yang tidak layak untuk terus beroperasi di sektor ini.
Secara keseluruhan, penerapan tata kelola yang baik akan membangun fondasi yang kokoh bagi kepercayaan masyarakat dan investor. Hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dalam bertransaksi dan berinvestasi di sektor keuangan digital.
Proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)
Proses PKK yang dicanangkan OJK meliputi beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan data hingga evaluasi menyeluruh terhadap pihak utama. Setiap penyelenggara diwajibkan untuk dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.
Salah satu aspek yang menjadi fokus dalam penilaian adalah rekam jejak pihak utama. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan memiliki reputasi baik tanpa adanya catatan negatif yang bisa merugikan perusahaan.
Kondisi keuangan penyelenggara juga menjadi indikator penting dalam penilaian ini. Penilaian ini akan membantu menentukan apakah penyelenggara dapat mengelola risiko keuangan yang ada dengan baik. Hasil dari PKK akan bergantung pada banyak faktor yang harus diverifikasi secara menyeluruh.
Dalam konteks ini, OJK berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, tidak ada ruang untuk tindakan yang dapat merugikan konsumen dan industri.
Tentu saja, adanya ketentuan ini akan memberikan sinyal positif bagi investor dan masyarakat luas bahwa industri keuangan digital sedang bergerak menuju ke arah yang lebih profesional dan bertanggung jawab.
Implikasi bagi Perusahaan dan Investasi di Sektor Keuangan Digital
Keberadaan aturan ini memiliki dampak signifikan bagi perusahaan yang bergerak di sektor keuangan digital. Mereka diharuskan untuk lebih hati-hati dalam memilih pemimpin dan staf kunci yang akan ikut serta dalam pengelolaan. Hal ini akan menambah beban dalam hal pemilihan sumber daya manusia yang berkualitas.
Bagi investor, penerapan aturan ini memberikan kepastian lebih dalam berinvestasi, karena kini ada jaminan bahwa penyelenggara yang beroperasi memiliki standar yang ditetapkan. Ini akan membantu meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi di sektor ini, terutama yang berkaitan dengan aset kripto.
Namun, tantangan bagi perusahaan adalah memastikan bahwa mereka mampu memenuhi standar yang ditetapkan oleh OJK. Ketinggalan dalam memenuhi kriteria ini dapat berakibat serius, termasuk larangan beroperasi.
Secara keseluruhan, penerapan POJK ini akan meningkatkan potensi pertumbuhan sektor keuangan digital di Indonesia. Dengan kepatuhan yang kuat terhadap peraturan, sebagian besar risiko dapat diminimalisir, sehingga menghasilkan ekosistem yang lebih sehat.
Dengan demikian, semua pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan reputasi industri ini. Keberhasilan regulasi ini dapat diukur dari dampaknya terhadap kepercayaan publik dan peningkatan kualitas layanan yang disediakan oleh penyelenggara.
