www.narasiutama.id – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di Sulawesi Selatan melakukan suatu inovasi signifikan dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip HAM di lingkungan pemerintahan. Kegiatan yang berlangsung pada hari Kamis di Ruang Sipakalebbi ini dihadiri oleh ratusan aparatur negara dari Kota Makassar melalui secara daring dan luring.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulsel, Daniel Rumsowek, menegaskan pentingnya tanggung jawab para aparatur pemerintah dalam memajukan HAM. Menurutnya, pemahaman HAM tidak seharusnya hanya menjadi domain Kementerian atau Komnas HAM, melainkan tanggung jawab semua pihak yang berperan sebagai aparatur negara.
Daniel Rumsowek juga menekankan pada pentingnya refleksi bagi para peserta tentang peran mereka dalam memberikan pelayanan publik yang adil. Menurutnya, tantangan dari masyarakat terus bermunculan, dan aparatur negara harus bersatu dalam memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi melalui setiap kebijakan yang diambil.
Apresiasi juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly, yang menyatakan dukungan terhadap inisiatif Kementerian HAM. Dia menyebut bahwa pelanggaran HAM sering kali disebabkan oleh ketidaktahuan, bukan niat buruk, sehingga kegiatan ini sangat relevan demi meningkatkan pemahaman para aparatur negara.
“Kegiatan semacam ini penting untuk mendidik aparatur mengenai hak-hak masyarakat dan bagaimana cara memenuhi hak tersebut secara optimal,” tegasnya.
Pentingnya Kapasitas Aparatur dalam Memenuhi Hak Asasi Manusia
Banyak aparatur yang bertugas di garda depan pelayanan publik, seperti camat, lurah, dan kepala UPT Puskesmas, hadir dalam kegiatan tersebut. Andi Zulkifly menggarisbawahi bahwa mereka adalah wajah pemerintah yang pertama kali dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan mereka dalam hal pemahaman HAM harus terus ditingkatkan.
Pelatihan ini memberikan kesempatan bagi para peserta untuk memahami pentingnya perspektif HAM dalam setiap tindakan mereka. Dengan kapasitas yang lebih baik, mereka diharapkan dapat menciptakan pelayanan yang adil bagi semua lapisan masyarakat.
Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H., yang menjadi narasumber, menjelaskan bahwa pendekatan HAM dalam pelayanan publik sangat krusial. Ia menekankan bahwa pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mengenai keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak setiap individu.
“Tanpa prinsip-prinsip HAM, pelayanan publik akan kehilangan makna, dan kepercayaan masyarakat kepada negara pun akan menurun,” ujarnya dengan tegas. Dr. Andi juga menekankan bahwa transformasi sikap pelayan publik merupakan kunci untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat.
Ketidakpercayaan publik terhadap layanan negara merupakan masalah serius. Apabila tidak segera ditangani, hal ini bisa menyebabkan kerugian bagi masyarakat serta negara itu sendiri. Oleh karena itu, dr. Andi melihat perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman HAM di kalangan para aparatur.
Strategi Koordinasi untuk Penguatan Hak Asasi Manusia
Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, Idawati Parapak, menyatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah membumikan prinsip-prinsip HAM ke dalam praktik birokrasi pemerintah. Dengan melibatkan lebih dari 100 aparatur secara langsung serta 320 peserta secara daring, diharapkan adanya sinergi lintas instansi yang lebih baik.
“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga dapat merubah pola pikir dan pola kerja para aparatur negara,” ungkap Idawati. Ia menekankan bahwa penguatan HAM harus menjadi bagian dari setiap kebijakan yang diambil dalam pelayanan publik.
Dengan penguatan HAM, negara diharapkan bisa lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak masyarakat. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan melayani dengan tulus di berbagai lapisan, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
Koordinasi lintas instansi juga menjadi salah satu elemen penting dalam memastikan bahwa semua aparatur memahami dan menerapkan prinsip HAM dalam setiap aktivitas mereka. Ini akan membantu memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat.
“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi,” tutup Idawati menekankan pentingnya kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan.
Upaya Berkelanjutan dalam Membangun Budaya Hak Asasi Manusia
Budaya HAM yang baik tidak hanya ditetapkan melalui kebijakan, melainkan juga dalam praktik sehari-hari. Upaya untuk menanamkan nilai-nilai ini di kalangan aparatur publik adalah suatu langkah strategis untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.
Pendidikan berkelanjutan dan pelatihan bagi aparatur negara adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya memahami, tetapi juga dapat menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam pekerjaan mereka. Ini akan membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan demikian, para aparatur dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas yang dilakukan Kementerian HAM harus terus dilanjutkan agar seluruh lapisan pemerintahan dapat berkontribusi secara optimal.
Melalui kolaborasi dan komitmen yang tinggi dari berbagai pihak, diharapkan tingkat pemahaman dan penerapan HAM dalam layanan publik dapat meningkat. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.
Dengan demikian, penguatan HAM dalam setiap aspek pelayanan publik bukan hanya sebuah keharusan, tetapi juga sebuah tanggung jawab bersama bagi semua aparatur negara.
