www.narasiutama.id – PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) kembali tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan antara Komisi A dan Komisi C DPRD Kota Makassar pada Jumat (30/01). Ketidakhadiran ini menjadi yang kedua kalinya, sekaligus menimbulkan berbagai spekulasi mengenai komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan publik, terutama terkait dengan kewajiban yang belum dipenuhi.
RDP ini seharusnya menjadi forum penting untuk membahas tindak lanjut surat Wali Kota Makassar mengenai pemberhentian aktivitas GMTD. Namun, dengan ketidakhadiran pihak perusahaan, banyak yang merasa resah tentang masa depan proyek yang tengah berjalan.
Dalam rapat tersebut, salah satu agenda utama yang dibahas adalah mengenai fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) yang menjadi tanggung jawab GMTD. Hingga saat ini, baru sebagian kecil dari fasilitas tersebut yang diserahkan, yang membangkitkan tanda tanya besar atas komitmen perusahaan dalam proyek pembangunan ini.
Pentingnya Rapat Dengar Pendapat untuk Masyarakat
Rapat Dengar Pendapat diadakan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, mendapatkan hak dan informasi yang jelas. Kehadiran pihak-pihak terkait, seperti GMTD, sangat penting agar diskusi dapat berjalan produktif. Tanpa kehadiran mereka, informasi yang dibutuhkan masyarakat menjadi sulit diperoleh.
Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Pahlevi, menegaskan bahwa undangan RDP yang kedua ini tidak dihadiri oleh GMTD tanpa alasan yang jelas. Hal ini menjadi perhatian serius, karena DPRD berperan sebagai pengawas dan pengawal kepentingan publik. Ketidakhadiran ini dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab sosial.
Pahlevi juga menyebutkan bahwa alasan yang diberikan oleh GMTD adalah semua jajaran direksi dan komisaris berada di Jakarta. Namun, ia melihat ketidakhadiran tersebut sebagai suatu hal yang kurang menghargai undangan dari lembaga legislatif. Apalagi, Wali Kota Makassar yang juga merupakan pejabat publik, selalu hadir jika diundang DPRD.
Kewajiban Perusahaan dalam Memenuhi Tanggung Jawab Sosial
Dalam konteks ini, tanggung jawab sosial perusahaan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. GMTD seharusnya menyadari bahwa proyek yang mereka jalani tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga sosial. Kewajiban untuk menyediakan fasum dan fasos harus dipenuhi demi kesejahteraan masyarakat setempat.
DPRD menyampaikan harapannya agar GMTD dapat hadir dalam RDP berikutnya. Pahlevi berpendapat bahwa kehadiran mereka akan menunjukkan itikad baik dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika perusahaan terus mengabaikan undangan seperti ini, dampak jangka panjangnya bisa merugikan citra dan kelangsungan usaha mereka sendiri.
Sikap proaktif dari perusahaan dalam memenuhi kewajiban sosialnya sangat dinanti. Dalam banyak hal, keberhasilan suatu proyek besar juga diukur dari seberapa baik perusahaan berpartisipasi dalam aspek sosial di masyarakat. Hal ini akan menciptakan hubungan yang positif antara perusahaan dan masyarakat sekitar.
Langkah Selanjutnya bagi DPRD dan GMTD
DPRD berencana untuk memberikan satu kesempatan lagi kepada GMTD untuk hadir dalam RDP. Pahlevi mengatakan bahwa mereka ingin mengadakan pemanggilan ketiga agar semua pihak dapat terlibat dalam diskusi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesepahaman dan jalan keluar yang saling menguntungkan.
Pemanggilan ketiga ini diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi semua pihak, termasuk Pemerintah Kota dan perwakilan masyarakat, untuk menyampaikan pendapat dan harapan. Harapan besar ada di pundak DPRD untuk menciptakan forum yang terbuka dan konstruktif, sehingga semua pihak bisa meluangkan waktu untuk membahas isu-isu krusial.
Saat ini, DPRD masih menunggu kepastian jadwal untuk RDP selanjutnya. Mereka akan segera berkonsultasi dengan pimpinan untuk menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan RDP ketiga. Kesiapan dan kehadiran pihak GMTD sangat diharapkan agar tidak ada lagi penundaan yang terjadi.